Agresivitas Ashabiyyah: Mengaji Teori Politik Ibn Khaldun

Oleh Saidiman

Kedaulatan mengandaikan adanya otonomi diri individu. Sementara daulah dalam konsep Ibn Khaldun dan dunia Islam pada umumnya tidak mengenal individu. Jean Jacques Rousseau memberikan batasan tentang negara yang bisa disebut sosial kontrak jika ia betul-betul mencerminkan kehendak rakyat. Implikasi pandangan Rousseau ini bisa berujung pada dua bentuk sistem politik: demokrasi dan totalitarisme.

Pertanyaan tentang apakah teori ashabiyyah Ibn Khaldun memiliki relevansi dalam perdebatan teori-teori politik modern mengemuka pada tadarus Ramadan Jaringan Islam Liberal kedua, 28 Agustus 2009. Tadarus kedua ini menghadirkan Dr. Luthfi Assyaukanie (Jaringan Islam Liberal) dan Akhmad Sahal, MA (Pennsylvania University, AS) sebagai pembicara.

Pada dasarnya, menurut Luthfi, Ibn Khaldun menulis sejarah pada karya Muqaddimah. Namun begitu, teori-teori politik justru muncul dominan karena sejarah yang ditulis pada masa lalu hampir selalu adalah sejarah politik. Pada masa sebelum Ibn Khaldun, biasanya buku politik ditulis dalam bentuk buku fikih, misalnya al-Ahkam al-Sulthaniyyah karya al-Mawardi. Di dalamnya terdapat petunjuk-petunjuk peraktis mengenai bagaimana seharusnya politik dijalankan. Di sisi lain, ada kelompok filsuf yang menulis politik dengan cita-cita negara ideal utopis. Ibn Khaldun menawarkan cara baca baru yang lebih realis.
Pilihan teori politik Ibn Khaldun yang lebih realis tampak konsisten dengan komitmen di awal buku Muqaddimah bahwa sejarah harus ditulis seriil mungkin. Sejarah harus dibedakan dari imajinasi dan harapan-harapan politik. Sejarah harus dibedakan dari dongeng dan keinginan sejarahwan mengglorifikasi sosok-sosok pelaku sejarah. Sejarah harus logis.

Kontrak Sosial dan Masalah Individualisme

Jika ditarik ke dalam konteks perdebatan politik modern, menurut Luthfi, teori Ibn Khaldun mengenai ashabiyyah bisa sejajar dengan konsep imagined communities, contract social, dan state of nature. Luthfi mengartikan ashabiyyah sebagai kumpulan klan, nasionalisme, solidaritas primordial, atau komunitas terbayang (imagined communities).

Social contract theory (teori kontrak sosial), menurut Luthfi, ditemukan dalam pemikiran Ibn Khaldun ketika Ibn Khaldun berbicara tentang baiah. Akhmad Sahal meragukan bahwa konsep baiah bisa diasumsikan sebagai teori kontrak sosial. Teori kontrak sosial yang dikembangkan oleh Thomas Hobbes, Jean Jacques Rousseau, dan John Locke muncul dengan dasar kepentingan diri dan persetujuan. Bagi Sahal, kepentingan diri selalu terkait dengan perdagangan. “Apakah Ibn Khaldun mengandaikan prinsip perdagangan dalam konsep baiahnya?” tanya Sahal. Kepentingan diri absen dari teori baiah Ibn Khaldun ketika Ibn Khaldun mendefinisikan baiah hanya memiliki unsur pokok ketaatan (I’lam anna al-baiah hiya al-ahdu alã al-thã’ah).

Mengenai state of nature, Ibn Khaldun menekankan bahwa otoritas politik adalah sebuah ide bawaan yang mesti selalu ada pada manusia. Politik sebagai ide bawaan terkait dengan manusia sebagai makhluk sosial. Ibn Khaldun menulis: Anna al-basyara la yumkinu hayãtuhum wa wujudūhum illã bi ijtimãihim (manusia tidak mungkin hidup tanpa bermasyarakat). Dengan demikian, menurut Luthfi, Ibn Khaldun mengemukakan pendapat bahwa negara berangkat dari dorongan alamiah.

Akhmad Sahal memulai pembicaraannya dengan sejumlah pertanyaan. Konsep daulah sebagai kedaulatan, menurut Sahal perlu dipertanyakan lagi. Kedaulatan mengandaikan adanya otonomi diri individu. Sementara daulah dalam konsep Ibn Khaldun dan dunia Islam pada umumnya tidak mengenal individu. Jean Jacques Rousseau memberikan batasan tentang negara yang bisa disebut sosial kontrak jika ia betul-betul mencerminkan kehendak rakyat. Implikasi pandangan Rousseau ini bisa berujung pada dua bentuk sistem politik: demokrasi dan totalitarisme.

Pertanyaan yang lebih jauh adalah dimana individu dalam konsep ashabiyyah? Menurut Sahal, masa di mana Ibn Khaldun hidup, individu belum ditemukan. Dengan demikian, teori Ashabiyyah tampaknya memang tidak mengandaikan individu ada dalam sebuah masyarakat. Ashabiyyah hanya merupakan fakta sosial yang menenggelamkan semua kepentingan individu.

Ketiadaan konsep mengenai individu menjadikan teori politik Ibn Khaldun tidak memiliki relevansi dengan pandangan politik modern, yang justru berangkat dari perhatian utama terhadap individu. Konsep-konsep mengenai kedaulatan dan kontrak sosial modern mendasarkan diri pada kepentingan diri individu. Namun begitu, ketiadaan konsep individu memang adalah tren yang ada dalam pemikiran Islam.

Kawan-Lawan Schmittian

Akhmad Sahal kemudian menawarkan teori friendship (pertemanan) Carl Schmitt. Menurut Sahal, konsep ashabiyyah mungkin bisa dicari padanannya dalam pandangan Schmitt. Gagasan Schmitt, pada dasarnya, adalah kritik terhadap demokrasi dan liberalisme politik. Menurut Schmitt, liberalisme menjadi biang keladi melemahnya sebuah negara (saat itu Schmitt menunjuk Jerman sebagai contoh korban liberalisme). Dengan konsep netralitas, liberalisme tampak tidak punya posisi dan pegangan yang jelas. Lebih jauh, liberalisme yang mendasarkan diri pada individualisme secara langsung mengabaikan solidaritas perkawanan (friendship). Sementara solidaritas perkawananlah yang mendasari sebuah komunitas terbentuk. Problem negara liberal, menurut Schmitt, adalah netralitasnya.

Sampai pada konsep friendship, tampaknya Schmitt menyepakati teori Khaldun. Tetapi, teori friendship tidak hanya mengandaikan solidaritas perkawanan, melainkan juga pengandaian adanya musuh. Dengan mengandaikan adanya musuh, maka solidaritas ke dalam menjadi kuat. Lebih jauh, menurut Sahal, esensi politik sesungguhnya adalah kemampuan menarik garis mana kawan dan mana musuh. Pertanyaannya, apakah Ibn Khaldun juga mengandaikan adanya musuh dalam ashabiyyahnya?

Pertanyaan Sahal ini mengundang tanggapan beberapa peserta. Salah satu penanggap, Ulil Abshar-Abdalla (Gus Ulil) menyatakan bahwa sebenarnya dalam ashabiyyah tidak hanya terkandung unsur solidaritas, melainkan juga agresivitas. Sejarah yang dikemukakan Ibn Khaldun adalah sejarah di mana ashabiyyah menjadi perekat solidaritas yang kemudian dijadikan senjata invasi. Sejarah ashabiyyah adalah sejarah invasi.

Agresivitas di dalam ashabiyyah sangat mungkin dipahami sebagai pengandaian adanya musuh. Dalam sejarah Islam, dikenal pembagian wilayah, yakni wilayah damai (dãr al-salãm) dan wilayah perang (dãr al-harb).

Kalaupun harus dicari relevansi dalam teori-teori politik modern, Ibn Khaldun tampak sejalan dengan Carl Schmitt. Akan tetapi, teori politik Carl Schmitt kurang populer karena ia seolah membangkitkan kembali semangat tribalisme yang pelan-pelan ditinggalkan oleh praktik politik modern seperti demokrasi. 

Minimal State Ibn Khaldun

Oleh Saidiman

Tetapi mari kita perhatikan logika yang dibangun oleh Ibn Khaldun. Karena penguasa cenderung otoriter, menurut Ibn Khaldun. maka diperlukan penegakan hukum agama. Kekuasaan akan bisa diselamatkan dari tangan penguasa yang otoriter jika negara itu bersandar kepada hukum agama. Harus diketahui bahwa agama pada masa itu sesungguhnya adalah peradaban dan budaya yang berkembang di dalam masyarakat. Menyandarkan diri pada hukum Islam artinya adalah berpedoman kepada tata nilai yang tumbuh di masyarakat itu sendiri. 

Sejak mula berdiri, Jaringan Islam Liberal (JIL) menggalakkan tradisi tahunan mengkaji pemikiran Islam klasik. Tradisi ini diadakan setiap bulan Ramadan dan disebut Tadarrus Ramadan. Pada tahun ini, Tadarrus Ramadan JIL mengkaji pemikiran Ibn Khaldun. Ibn Khaldun dikenal sebagai perintis ilmu sosial.

Kajian Abdurrahman Ibn Khaldun (1332-1406) mengenai masyarakat dan politik yang tertuang dalam buku Muqaddimah boleh jadi adalah jejak penelitian sosial ilmiah yang paling awal. Ibn Khaldun secara tegas menolak jalan tradisional yang ditempuh para pemikir sebelumnya untuk menjelaskan fenomena dan sejarah sosial dan politik. Menurut Ibn Khaldun, para pemikir sebelum dia cenderung tidak sistematis dalam mengemukakan analisis sejarah. Kebanyakan dari mereka bahkan tidak menggunakan analisis, melainkan deskripsi semata. Pendekatan semacam itu sangat berbahaya karena akan mereduksi realitas sebenarnya menjadi hanya yang tampak di permukaan. Para peneliti sebelum Ibn Khaldun bahkan tidak mampu membedakan antara asumsi dan fakta sejarah. Hal itu bisa terlihat dalam fakta-fakta sejarah yang dikemukakan acapkali tidak masuk di akal. Logis tidaknya sebuah peristiwa yang diceritakan menjadi salah satu parameter kunci untuk memastikan apakah peristiwa itu memang benar terjadi atau sekedar asumsi dan dongeng belaka.

Kekurangan utama peneliti sebelum Ibn Khaldun juga adalah ketiadaan penjelasan mengenai sebuah peristiwa atau fenomena yang ada dalam karya-karya mereka. Sehingga pembaca tidak bisa mengetahui kenapa sebuah peristiwa terjadi. Dari keberatan-keberatan itulah Ibn Khaldun kemudian menekankan pentingnya metodologi dalam historiografi. Ibn Khaldun mengklaim bahwa dialah ilmuan sejarah pertama yang mengemukakan fakta sejarah dengan pendekatan metodologi ilmiah yang bertanggungjawab.

Sentimen Primordial

Ibn Khaldun meneliti fakta-fakta sejarah yang terjadi di masyarakat Asia Barat, Asia Tengah Afrika, dan Eropa. Dia menemukan sebuah pola di mana pembentukan masyarakat sangat ditentukan oleh adanya sentimen primordial atau solidaritas sosial. Dia menyebutnya Ashabiyah. Adanya perasaan senasib sepenanggungan menyebabkan sentimen primordial itu menjadi demikian kuat. Masyarakat nomaden memiliki sentimen primordial jauh lebih kuat daripada masyarakat kota yang tinggal menetap.

Sesungguhnya dunia Islam tidak terlalu banyak mengenal konsep tentang negara. Ibn Khaldun adalah satu pengecualian. Ibn Khaldun mencoba menganalisis proses pembentukan negara dari solidaritas sosial. Menurut Ibn Khaldun, puncak dari ashabiyyah adalah terbentuknya otoritas politik (dawlah). Dari penjelasan ini, ditemukan bahwa Ibn Khaldun sesungguhnya mengeksplisitkan sesuatu yang selalu ingin dilampaui oleh negara modern, namun dalam praktiknya masih tampak penting, yaitu sentimen primordial. Sentimen primordial bahkan semakin menemukan signifikansinya dalam realitas gerakan sosial dan politik belakangan ini. Menurut Ibn Khaldun, bertahan tidaknya sebuah negara tergantung kepada sejauh mana solidaritas primordial itu tetap terjaga. Malangnya, pembentukan dawlah justru menjadi pintu masuk kepada rusaknya sentimen primordial. Karena pembentukan dawlah berarti mengakhiri masa-masa sulit dan dimulainya hidup menetap di kota. Itu artinya kemewahan menjadi realitas yang dinikmati.

Logika Kekuasaan

Ibn Khaldun menemukan bahwa semua otoritas politik memiliki karakter utama yang sama, yakni keinginan untuk mempertahankan kekuasaan selama-lamanya. Itulah sebabnya, ketika kekuasaan politik diraih, maka yang terjadi adalah kecenderungan memusatkan kekuasaan pada satu orang. Seorang penguasa tidak ingin membagi kekuasaannya sedikitpun kepada orang lain. Pada mulanya, sang penguasa akan mengambil orang-orang terdekat yang memiliki sentimen primordial yang sama untuk dijadikan teman dan pembantu utama. Tapi rasa curiga yang muncul kemudian akan mengalihkan perhatian penguasa kepada orang-orang luar. Pada akhirnya, sentimen primordial semakin merenggang dan akan membuka pintu masuk orang-orang luar untuk mengambil kekuasaan. Hasrat untuk mempertahan kekuasaan a la Ibn Khaldun itu mengingatkan kita kepada nasihat-nasihat politik Niccolo Machiavelli (1469-1527) dalam Il Principe.

Sepintas memang akan tampak bahwa Ibn Khaldun berbeda cukup jauh dengan Machiavelli. Jika Ibn Khaldun menganggap agama memiliki peran vital dalam mempertahankan dawlah, hubungannya dengan solidaritas, maka Machiavelli justru cenderung curiga pada agama. Sebagian ajaran agama, menurut Machiavelli, justru adalah penghambat kekuasaan politik.

Tetapi mari kita perhatikan logika yang dibangun oleh Ibn Khaldun. Karena penguasa cenderung otoriter, menurut Ibn Khaldun. maka diperlukan penegakan hukum agama. Kekuasaan akan bisa diselamatkan dari tangan penguasa yang otoriter jika negara itu bersandar kepada hukum agama. Harus diketahui bahwa agama pada masa itu sesungguhnya adalah peradaban dan budaya yang berkembang di dalam masyarakat. Menyandarkan diri pada hukum Islam artinya adalah berpedoman kepada tata nilai yang tumbuh di masyarakat itu sendiri. Hal itu tidak berbeda dari sistem hukum yang berlaku di Inggris yang mendasari apa yang Friedrich August Hayek (1899 – 1992) sebut liberalisme evolusionis empirisis Inggris. Para pemikir Yunani hampir sepakat bahwa kekuasaan politik (negara) tidak berdasar kepada otoritas orang per orang, melainkan kepada apa yang disebut isonomia. Konsep isonomia inilah yang di zaman modern disebut sebagai rule of law (hukum). Inggris modern adalah contoh terbaik di mana negara berdiri di atas rule of law.

Menurut Ibn Khaldun, ada empat tipe kekuasaan yang mungkin muncul. Pertama, siyaasah thaabi’iyyah, kedaulatan alami yang muncul dalam komunitas. Kedua, siyaasah ‘aqliyyah, kekuasaan yang dirancang oleh para cerdik pandai. Ketiga, madiinah al-fadlilah, negara utopis a la Plato dan al-Farabi. Dan Keempat, siyaasah diniyyah, negara yang berdasarkan kepada hukum agama.

Minimal State

Jika logika Ibn Khaldun ini terus ditelusuri secara konsisten, maka sesungguhnya dia mengidealkan sebuah tata pemerintahan minimal state. Negara harus berdasar kepada hukum. Dan hukum adalah apa yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, masyarakat atau rakyat memiliki posisi yang sangat vital dalam teori negara Ibn Khaldun. Negara tidak berpusat pada otoritas kekuasaan melainkan pada rakyat.

Apa yang diungkap oleh Ibn Khaldun ini sebenarnya cenderung mirip dengan konsepsi negara modern, terutama dalam teori-teori kontrak sosial yang digagas oleh Thomas Hobbes (1588 -1679) dalam Leviathan (1651), John Locke (1632-1704) dalam Second Treatise on Government (1680), dan Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) dalam The Social Contract ( 1761). Melalui teori kontrak sosial, ketiga pemikir Pencerahan itu sepakat pada satu hal bahwa pada mulanya ada kesepakatan di antara masyarakat untuk membentuk komunitas politik, dengan tujuan yang hampir sama, yakni menciptakan kehidupan sosial yang harmonis. Thomas Hobbes menyatakan bahwa pada mulanya kehidupan penuh dengan kekacauan, oleh karenanya dibutuhkan negara untuk sebuah keteraturan. John Locke berangkat dari pengandaian bahwa pada mulanya kehidupan manusia justru adalah damai, negara dibentuk untuk menjaga kedamaian itu. Sementara J. Rousseau menyatakan bahwa pengandaian tentang state of nature adalah klaim moral tentang absennya subordinasi alami di antara sesama manusia.

Akan lebih jelas jika kita melihat tipe ideal pemegang tampuk kekuasaan. Menurut Ibn Khaldun, penguasa tidak mesti adalah yang paling cerdas dan pintar, bahkan sebaiknya tidak terlalu pintar dan cerdas. Penguasa yang terlalu pintar dan cerdas cenderung akan melakukan kekangan terhadap kebebasan masyarakat, sebab dia mendaku mengetahui semua hal. Sementara pemimpin yang kurang cerdas akan cenderung membuka ruang bagi masyarakat untuk berkreasi dan menentukan nasibnya sendiri. Pemimpin yang terlalu cerdas akan mendesakkan bentuk negara di mana satu orang bisa mendesain segala hal. Dan itu ujungnya adalah otoritarianisme. Sementara negara dengan pemimpin yang kurang cerdas akan memungkinkan tumbuhnya spontanious order (meminjam istilah Friedrich Hayek dalam The Constitution of Liberty (1961).

Spontanious order mengandaikan sebuah bentuk kedaulatan politik yang tidak berpusat pada satu tangan. Sebab tidak ada manusia yang bisa menentukan baik buruknya masa depan manusia yang lain. Dengan demikian, ruang kebebasan yang seluas-luasnya menjadi sangat penting dalam pembangunan peradaban. Angan-angan Ibn Khaldun itu tampak mulai muncul dalam bentuk negara modern yang meminimalkan peran penguasa dan memberi kekuasaan yang luas kepada rakyat.

Wa Allah A’lam

Read More

Draft Lokakarya

http://www.mediafire.com/view/tzjk87edzmpo90l/Draf_Lokakarya.rtf

Read More

POLA DASAR PERKADERAN

 

Dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi kader, HMI menggunakan pendekatan sistematik dalam keseluruhan proses perkaderannya. Semua bentuk aktifitas/kegiatan perkaderan disusun dalam semangat integralistik untuk mengupayakan tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu, sebagai upaya memberikan kejelasan dan ketegasan sistem perkaderan yang dimaksud harus dibuat pola dasar perkaderan HMI secara nasional. Pola dasar ini disusun dengan memperhatikan tujuan organisasi dan arah perkaderan yang telah ditetapkan. Selain itu juga dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan organisasi serta tantangan dan kesempatan yang berkembang dilingkungan eksternal organisasi.

Pola dasar ini membuat garis besar keseluruhan tahapan yang harus ditempuh oleh seorang kader dalam proses perkaderan di HMI, yakni sejak rekrutmen kader, pembentukan kader dan gambaran jalur-jalur pengabdian kader.

1. Pengertian Dasar

Kader

Menurut AS. Hornby (dalam kamusnya Oxford Advanced Learner’s Dictionary) dikatakan bahwa “ Cadre is small group of people who are specially chosen and tarined a particular purpose “ . Jadi pengertian kader adalah “ Sekelompok orang yang terorganisir secara terus menerus dan akan menjadi tulang punggung bagi kelompok yang lebih besar “. Hal ini dapat dijelaskan, Pertama, seorang kader bergerak dan terbentuk dalam organisasi, mengenal aturan-aturan permainan organisasi dan tidak bermain sendiri sesuai dengan selera pribadi. Bagi HMI aturan-aturan itu sendiri dari segi nilai adalah Nilai Dasar Perjuangan (NDP) dalam pemahaman memaknai perjuangan sebagai alat  untuk mentransformasikan nilai-nilai ke-Islaman yang membebaskan (Leberation Force) dan memiliki keberpihakan yang jelas terhadap kaum tertindas (Musrhad’afin). Sedangkan dari segi operasionalisasi organisasi adalah AD/ART HMI, pedoman perkaderan dan pedoman ketentuan organisasi lainnya. Kedua, seorang kader mempunyai komitmen yang terus menerus (permanen), tidak mengenal semangat musiman, tapi utuh dan istiqomah (konsisten) dalam memperjuangkan dan melaksanakan kebenaran. Ketiga, seorang kader memiliki bobot dan kualitas sebagai tulang punggung atau kerangka yang mampu menyangga kesatuan komunitas manusia yang lebih besar. Jadi fokus penekanan kaderisasi adalah aspek kualitas. Keempat, seorang keder memiliki visi dan perhatian yang serius dalam merespon dinamika sosial lingkungannya dan mampu melakukan ” sosial engineering”.

Kader HMI adalah anggota HMI yang telah melalui proses perkaderan  sehingga memiliki ciri kader sebagaimana yang diungkapkan diatas dan memilik integritas kepribadian yang utuh : Beriman, Berilmu dan Beramal shaleh, sehingga siap mengemban tugas dan amanah kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Perkaderan

Perkaderan adalah usaha organisasi yang dilaksanakan secara sadar dan sistematis, selaras dengan pedoman perkaderan HMI sehingga memungkinkan seorang anggota HMI mengaktualisasikan potensi dirinya menjadi seorang kader Muslim-Intelektual-Profesional yang memiliki kualitas insan cita

2. Rekrutmen Kader

Sebagi konsekuensi dari organisasi kader, maka aspek kualitas kader merupakan fokus perhatian dalam proses perkaderan HMI guna menjamin terbentuknya output yang berkualitas sebagaimana yang disyaratkan dalam tujuan organisasi, maka selain kualitas proses perkaderan itu sendiri, kualitas input calon kader menjadi faktor penentu yang tidak kalah pentingnya.

Kenyataan ini mengharuskan adanya pola-pola perencanaan dan pola rekrutmen yang lebih memprioritaskan kepada tersedianya input calon kader yang berkualitas. Dengan demikian rekrutmen kader merupakan upaya aktif dan terencana sebagai ikhtiar untuik mendapatkan input calon kader yang berkualitas bagi proses perkaderan HMI dalam mencapai tujuan organisasi.

Kriteria Rekrutmen

Rekrutmen  kader yang lebih memprioritaskan pada pengadaan kader yang berkualitas tanpa mengabaikan aspek kuantitas, mengharuskan adanya kriteria rekrutmen. Kriteria rekrutmen ini akan mencakup kriteria sumber-sumber kader dan kriteria kualitas calon kader.

Kriteria Sumber-sumber Kader

Sesuai dengan statusnya sebagai orgnisasai mahasiswa, maka yang menjadi sumber kader HMI adalah Perguruan Tingi atau institut lainnya yang sederajat seperti apa yang disyaratkan dalam AD/ART HMI. Guna mendapatkan input kader yang berkualitas maka pelaksanaan rekrutnmen kader perlu diorientasika pada Perguruan Tinggi atau lembaga pendidika sederjat yang berkulitas dengan memperhatikan kriteria-kriteria yang berkembang di masing-masing daerah.

Kriteria Kualitas Calon Kader

Kualitas calon kader yang diprioritaskan ditentukan oleh kriteria-kriteria tertentu dengan memperhatikan integritas priadi dan calon kader, potensi dsar akademik, potensi berprestasi, potensi dasar kepemimpinan serta bersedia melakukan peningkatan kualitasindividu secara terus-menerus.

Metode dan Pendekatan Rekrutmen

Metode dan pendekatan rekrutmen merupakan cara atau pola yang ditempuh untuk melakukan pendekatan kepada calon-calon kader agar mereka mengenal dan tertarik menjadi kader HMI. Untuk mencpai tujuan tersebut maka pendekatan rekrutmen dilakukan dua kelompok ssaran.

Tingkat Pra Perguruan Tinggi

Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperkenalkan sedini mungkin keberdan HMI ditengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat ilmiah ditingkat pra perguruan tinggi atau siswa-siswa sekolah menengah. Strategi pendekatan haruslah memperhatikan aspek psikologis sebagai remaja.

Tujuan pendektan ini adalah agar terbentuknya opini awal yang positif dikalangan siswa-siswa sekolah menengah terhadap HMI. Untuk kemiudian pada gilirannya terbentuk pula rasa simpati dan minat untuk mengetahuinya lebih lanjut.

Pendekatan rekrutmen dapat dilakukan dengan pendekatan aktifitas (activity approch) dimana siswa dilibatkan seluas-luasnya pada sebuah aktifitas. Bentuk pendekatan ini bisa dilakukan lewat fungsionalisasi lembaga-lembaga kekaryaan HMI serta perangkat organisasi HMI lainnya secara efektif dan efisien, dapat juga dilakukan pendekatan perorangan (personal approach).

Tingkat Perguruan Tinggi

Pendekatan rekrutmen ini dimksudkan untuk membngun persepsi yang benar dn utuh dikalangn mahasiswa terhadp keberadn organisasi HMI sebagai mitra Pergurun Tinggi didalam mencetak kader-kader bangsa. Strategi pendekatan harus mampu menjawab kebutuhan nalar mahasiswa (student reasioning), minat mahasiswa (student interest), dan kesejahteraan mahasiswa (student welfare).

Pendekatan diatas dapat dilakukan lewat aktifitas dan pendekatan perorangan, dengan konsekuensi pendekatan fungsionalisasi masing-masing aparat HMI yang berhubungan langsung dengan bais calon kader HMI. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan cara kegiatan yang berbentuk formal seperti masa perkenalan calon anggota ((Maperca) dan pelatihan kekaryaan. Dalam kegiatan Maperca, materi yang dpat disajikan adalah:

a.       selayang pandang tentang HMI

b.      Pengantar wawasan keislaman

c.       Wawasan perguruan tinggi

Metode dan pendektan rekrutmen seperti tersebut diatas diharapkan akan mampu membangun rasa simpati dan hasrat untuk mengembangkan serta mengaktualisasikan seluruh potensi dirinya lewat pelibatan diri pada proses perkaderan HMI secara terus menerus.

3. Pembentukan Kader

Pembentuka kader merupakan sekumpulan aktifitas perkaderan yang integrasi dalam upaya mencapai tujuan HMI.

Latihan Kader

Latihan kader merupakan perkaderan HMI yang dilakukan secara sadar, terencana, sistematis, dan berkesinambungan serta memiliki pedoman dan aturan yang baku secara rasional dalam rangka mencapai tujuan HMI. Latihan ini berfungsi memberikan kemampuan tertentu kepada para pesertanya sesuai dengan tujuan dan target pada masing-masing jenjang latihan. Latihan kader merupakan media perkaderan formal HMI yang dilaksanakan secara berjenjang serta menuntut persyaratan tertentu kepada para pesertanya sesuai dengan tujuan dan target padamasing-masing jenjang latihan. Latihan kader merupakan media perkaderan frmal HMI yang dilaksanakan secara berjenjang serta menuntut persyaratan tertentu dari pesertnya. Pada masing-masing jenjang latihan ini menitikberatkan padpembentukan watak dan karakter kader HMI melalui transfer nilai, wawasan, da ketermpilan serta pemberin rangsangan dan motivasi untuk mengaktualisasikan kemampuannya. Latihan Kader terdiri atas tiga jenjang , yaitu:

1. Basic Training (Latihan Kader I)
2. Intermediate Training (Latihan Kader II)
3. Advance traaining (Latihan Kader III)

Pengembangan

Pengembangan merupkan lnjutan atau kelengkapan latihan dalam keseluruhan proses perkaderan HMI. Hal ini merupakan penjabaran dari pasal 5 Anggaran Dasar HMI.

Up Grading

Up Grading dimaksudkan sebagai mediaperkaderan HMI yang menitikberatkan pada pengembangan nalar, minat, dan kemampuan peserta pada bidang tertentu yang bersifat praktis, sebagai kelanjutan dari perkaderan yang dikembangkan melalui latihan kader.

Pelatihan

Pelatihan adalah training jangka pendek yang bertujuan membentuk dan mengembangkan profesionalisme kader sesuai dengan latr belakang disiplin ilmunya masing-masing.

Aktifitas

a.      Aktifitas organisasional

Aktifitas orgnisasional merupakan suatu aktifitas yang bersifat organisasi  

yang  dilakukan oleh kader dalam lingkup organisasi.

1.      Intern orgnisasi yaitu segala aktifitas organisasi yang dilakukan oleh kader dalam lingkup tugas HMI.

2.      Ekstern organisasi yaitu segla aktifitas organisasi yang dilakukan oleh kader dalm lingkup tugas organisasi diluar HMI

b.      Aktifitas Kelompok

       Aktifitas kelompok merupakan aktifitas yang dilakukan oleh kader dalam 

       suatu kelompok yang tidak memiliki hubungan struktur dengan

       organisasi formal, yaitu:

1.      Intern organisasi, yaitu segala aktifitas kelompok yang dilakukan oleh kader HMI dalam lingkup organisasi HMI yang tidak memiliki hubungan struktur (bersifat informal).

2.      Eksternal organisasi, yaitu segala aktifitas kelompok yang dilakukan oleh kader diluar lingkup organisasi dan tidak memiliki hubungan dengan organisasi formal manapun.

c.       Aktifitas perorangan

Aktifits perrangan merupakan aktifitas yang dilakukan oleh kader secara perorangan.

1.      Intern organisasi, yaitu segala aktifitas yang dilakukan oleh kader secara perorangan untuk menyahuti tugas dan kegiatan organisasi HMI.

2.      Ekstern organisasi, yaitu segala aktifitas yang dilakukan oleh kader secara perorangan diluar tuntutan tugas dan kegitan organisasi HMI.

Pengabdian Kader

Dalam rangka meningkatkan upaya mewujudkan masyarakat cita HMI yaitu masyrakat adil makmur yang diridhai llah SWT, maka diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kader. Pengabdian kder ini merupakan penjabaran dari peranan HMI sebagai organisasi perjuangan. Dan oleh karena itu seluruh bentuk-bentuk pembangunan yang dilakukan merupakan jalur pengabdian kader HMI, maka jalur pengabdiannya adalah sebagai berikut:

a.       Jalur akademis (pendidikan, penelitian, dan pengembangan)

b.      Jalur dunia profesi (dokter, konsultan, pengcara, pengacara, manager, jurnalis, dn lain-lain)

c.       Jalur birokrasi dan pemerintahan

d.      Jalur dunia usaha (koperasi, BUMN, dan swasta)

e.       Jalur sosial politik

f.       Jalur TNI/Kepolisian

g.       Jalur ssial kemasyarakatan

h.      Jalur LSM/LPSM

i.        Jlur kepemudaan

j.        Jalur olahraga dan seni budaya

k.      Jalur-jalur lain yang masih terbuka yang dapat dimasuki oleh kader-kader HMI

Arah Perkaderan

Arah dalam pengertian umum adalah petunjuk yang membimbing jalan dalam bentuk bergerak menuju kesuatu tujuan. Arah juga dapat diartikan sebagai pedoman yang dapat dijadikan patokan dalam melakukan usaha yang sistematis untuk mencapai tujuan.

Jadi, arah perkaderan adalah suatu pedoman yang dijadikan petunjuk untuk penuntun yang menggambarkan arah yang harus dituju dalam keseluruhan proses perkaderan HMI. Arah perkaderan sangat erat kaitannya dengan tujuan perkaderan, adan tujuan HMI sebagai tujuan umum yang hendak dicapai HMI merupakan garis arah dan titik sentral seluruh kegiatan dan usaha-usaha HMI. Oleh karena itu, tujuan HMI merupakan titik sentral dan garis arah setiap perkaderan, maka ia merupakan ukuran atau norma dari semua kegiatan HMI.

Maksud dan Tujuan

 Maksud dan tujuan perkaderan adalah usaha yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi melalui suatu proses sadar dan sistematis sebagai alat transformasi nilai keislaman dalam proses rekayasa peradaban melalui pembentukan kader berkualitas muslim-intelektual-profesional sehingga berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan pedoman perkaderan HMI.

Target

Terciptanya kader muslim-intelektual-profesional yang berakhlakul karimah serta mampu mengemban amanah Allah sebagai khalifah fil ardhi dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Wujud Profil Kader HMI di Masa Depan

Bertolak dari landasan-landasan, pola dasar, dan arah perkaderan HMI, maka aktifitas perkaderan HMI diarahkan dalam rangka membentuk kader HMI muslim-intelektual-profesional yang dalam aktualisasi peranannya berusaha mentransformasikan nilai-nilai keislaman yang memiliki kekuatan pembebasan (liberation force) dan memiliki keberpihakan terhadap kaum tertindas (mustadh'afin).

Aspek-aspek yang ditekankan dalam usaha pelaksanaan kaderisasi tersebut ditujukan pada:

1. Pembentukan integritas watak dan kepribadian, yakni kepribadian yang terbentuk sebagai pribadi muslim yang menyadari tanggung jawab kekhalifahannya dimuka bumi, sehingga citra akhlakul karimah senantiasa tercermin dalam pola pikir, sikap, dan perbuatannya.
2. Pengembangan kualitas intelektual, yakni segala usaha pembinaan yang mengarah pada penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai Islam.
3. Pengembangan kemampuan profesional, yakni segala usaha pembinaan yang mengarah kepada peningkatan kemampuan mentransformasikan ilmu pengetahuan kedalam perbuatan nyata sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuninya secara konsepsional, sistematis dan praksis untuk mencapai prestasi kerja yang maksimal sebagai pewujudan amal shaleh.

Usaha mewujudkan ketiga aspek harus terintegrasi secara utuh sehingga kader HMI benar-benar lahir menjadi pribadi dan kader Muslim-Intelektual-Profesional, yang mampu menjawab tuntutan perwujudan masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT.

KADER, HMI DAN PERJUANGAN

HAKIKAT KADER

Sebagai seorang anggota HMI, kita menyandang atribut seorang mahasiswa muslim yang lebih maju taraf berpikirnya dari mahasiswa kebanyakan yang non HMI. Kita mempunyai pikiran, perasaan, metode hingga cita-cita luhur yang khas. Semua pikiran, perasaan dan cita-cita kita merupakan intisari pergerakan HMI dalam mewujudkan misinya ; merealisasikan nilai-nilai Islam di Indonesia. Setiap mahasiswa muslim yang memasuki HMI sudah dibekali dengan seperangkat pengetahuan  tentang bagaimana ia memajukan agama dan bangsanya. Tetapi diantara kita, masing-masing masih mewarisi pikiran, perasaan, sikap-sikap dan kebiasaan dari masyarakat yang belum bangkit taraf pemikirannya, sehingga diantara kita masih ada yang tidak mengetahui keberadaan dan fungsinya sebagai anggota HMI.. hal ini diakibatkan karena kita hidup dalam masyarakat yang terjepit dan dihisap oleh kapitalisme. Sampai hari ini, kita masih dipengaruhi oleh gagasan bobrok dari masyarakat ini. Oleh karena itu, wajib kirannya seorang anggota HMI merubah dirinya dengan sungguh-sungguh menjadi seorang kader HMI.

Proses mengubah diri kita sendiri dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran serta pengorbanan, kita melawan ide-ide, sikap-sikap, emosi dan kebiasaan –kebiasaan kita yang tidak sejalan dengan perjuangan misi HMI. Kita sedang membentuk watak dan karakter kader HMI ditengah beratnya penuh perjuangan meninggalkan segala apa yang telah menjadi tradisi kita, yaitu musuh kta sendiri serta musuh-musuh yang siap memadamkan cahaya Islam. Betapa beratnya, kita melawan diri kita sendiri dengan penuh kesadaran,bahwa sikap-sikap dan kebiasaan kita terdahulu adalah pengahalang sekaligus ancaman bagi perjuangan HMI. Ketika  kita teguh, konsisten dan semakin kuat hasrat memperbaiki diri, semakin tertempalah kita sebagai seorang kader. Mengubah diri pribadi tidak cukup terhenti dalam beberapa jam atau hari saja. Ia memerlukan perjuangan yang panjang dan butuh pengorbanan yang besar. Kita harus terus-menerus menghilangkan pengaruh ide-ide yang melingkupi masyarakat yang sedang bobrok yang masih membekas dalam sikap dan tingkah laku kita. Hanya dengan cara demikianlah kita dapat mengemban dan menjalankan misi mulia HMI dengan lebih baik disertai dengan keteguhan hati yang membaja dalam meyalakan api perjuangan menghancurkan musuh-musuh bangsa Indonesia sampai menuju kebangkitan Islam.

Watak-watak dasar seorang kader HMI, yakni:

Ø  Kita mengubah diri kita untuk memperkuat keyakinan dan tanpa rasa takut menghadapi pengorbanan dan kematian demi kebenaran Islam.

Ø  Bersungguh-sungguh, hati-hati dan bergairah dalam perjuangan membangkitkan umat Islam dan bangsa Indonesia.

Ø  Bersatu dan hangat dalam semangat ukhuwah Islamiyah dengan sesama organisasi Islam lainnya.

Ø  Toleransi dan bersikap santun penuh pengertian terhadap individu atau organisasi yang tidak sejalan dengan prinsip-  prinsip perjuangan.

Ø  Berani menerima kritik dan bersedia memperbaiki kesalahan dan kelemahan

Sedangkan ciri-ciri pokok seorang kader adalah :

Ø  Pertama, seorang kader bergerak dan terbentuk dalam organisasi, mengenal aturan-aturan permainan organisasi dan tidak bermain sendiri sesuai dengan selera pribadi. Bagi HMI aturan-aturan itu sendiri dari segi nilai adalah Nilai Dasar Perjuangan (NDP) dalam pemahaman memaknai perjuangan sebagai alat  untuk mentransformasikan nilai-nilai ke-Islaman yang membebaskan (Liberation Force) dan memiliki keberpihakan yang jelas terhadap kaum tertindas (Musthad’afin). Sedangkan dari segi operasionalisasi organisasi adalah AD/ART HMI, pedoman perkaderan dan pedoman ketentuan organisasi lainnya.

Ø  Kedua, seorang kader mempunyai komitmen yang terus menerus (permanen), tidak mengenal semangat musiman, tapi utuh dan istiqomah (konsisten) dalam memperjuangkan dan melaksanakan kebenaran.

Ø  Ketiga, seorang kader memiliki bobot dan kualitas sebagai tulang punggung atau kerangka yang mampu menyangga kesatuan komunitas manusia yang lebih besar. Jadi fokus penekanan kaderisasi adalah aspek kualitas.

Ø  Keempat, seorang keder memiliki visi dan perhatian yang serius dalam merespon dinamika sosial lingkungannya dan mampu melakukan ” sosial engineering”.

SIKAP SEORANG KADER TERHADAP HMI

Setelah   kita berusaha merubah diri kita agar menjadi kader HMI secara individu, maka fase perjuangan selanjutnya adalah  bagaimana menuntaskan perjuangan membangkitkan umat Islam dan bangsa Indonesia melalui sebuah alat perjuangan, yaitu HMI.

HMI sebagai organisasi kader yang kohesif –saling terkait-secara ketat, yang terdiri dari kader-kader. Melakukan pembinaan secara sistematis, terus menerus dan masif demi mewujudkan tujuan/cita ideologi Islam yang  yang diturunkan menjadi kualitas insan cita serta mendistribusikan kader-kader dipelbagai medan perjuangan seperti ; pendidikan, kebudayaan, social politik, BEM Universitas, organisasi masyarakat, keprofesian, dll. HMI sebagai organisasi kader mencetak organisatoris ulung yang mampu menarik massa secara luas dan memimpin mereka dengan moral dan intelectual dan kemudian melibatkan mereka secara langsung dalam perjuangan mewujudkan kebangkitan Islam dan bangsa Indonesia. Sebagai organisasi kader dan perjuangan, HMI mengamanahkan kepada para kader untuk mengemban misi tranformasi dan pembebasan umat Islam dan bangsa Indonesia

Seorang kader memandang dan menghargai tugas-tugas dan tanggung jawabnya secara penuh dalam perjuangan organisasi. Seorang kader harus menyadari bahwa tugas-tugas dan tanggung jawab-tanggung jawab sebagai kader merupakan bagian dari tugas besar nan mulia (Jihad) membebaskan umat Islam dan bangsa Indonesia dari belenggu penghisapan dan penindasan. Amanah organisasi merupakan merupakan panggilan perjuangan dan penuh keikhlasan dengan sekuat tenaga untuk melaksanakannya. Melaksanakan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab berarti pengabdian kepada Allah SWT.

Seorang kader akan selalu siap sedia, bergelora semangatnya dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas organisasi. Ia selalu tegar dan semakin menaik semangatnya dalam melaksanakan tugas. Seorang kader selalu berinisiatif penuh suka cita dan bertanggung jawab dalam memajukan organisasi dalam rangka perjuangan membebaskan bangsanya dari belenggu imperialisme sampai menuju kebangkitan Islam.

Dengan penuh kesadaran, seorang kader memandang ketika ia berinisiatif memajukan HMI berarti disaat yang sama ia menyumbangkan tenaga dan buah pikirannya demi kemajuan umat Islam dan bangsanya. Sebaliknya, apabila ia tidak mengambil inisiatif, pasif bahkan tidak peduli akan perjuangan HMI berarti saat itulah ia membiarkan umat Islam dan bangsanya meluncur menuju kemerosotan.

Seorang kader HMI adalah manusia-manusia pelopor dalam perjuangan organisasi. Kader HMI selalu baerpikir jauh maju kedepan, karena baginya kesungguh-sungguhan dia dalam menjalankan amanah organisasi merupakan sumbangan bagi masa depan agama dan bangsanya. Semangat militannya terus berkobar, tidak merasa lemah dan pasrah dalam menghadapi penderitaan dalam perjuangan organisasi. Inisiatifnya selalu muncul ketika dalam situasi yang memungkinkan perjuangan organisasi menjadi terhambat. Ide-ide segar selalu kreatif ketika perjuangan organisasi membutuhkannya dalam rangka mencapai kemenangan dalam perjuangan. Tenaganya selau siap sebagai pengawal perjuangan organisasi ketika menhadapi tantangan yang hebat dari musuh-musuh yang siap melumpuhkan gerak kebangkitan umat dan bangsa.. seorang kader selalu siap memenuhi tugas-tugas dan tanggung jawab. Ia siap menerima tugas organisasi berikan padanya tanpa menghitung ongkos dan beban atau kesulitan-kesulitan dan pengorbanan-pengorbanan yang harus dia lalui. Seorang kader tidak membeda-bedakan tugas berdasarkan berat atau ringannya tugas atau hanya menerima tugas yang hanya disenanginya saja dan ketika menjalankan tugas organisasi, , ia tidak menharapkan pujian dari seorangpun.

PENDIDIKAN KADER

Perjuangan dalam membangkitkan umat dan bangsa, tidaklah terjadi secara ceroboh, asal-asalan, tidak teratur dan tergesa-gesa yang hanya mengandalkan luapan emosi atau bergerak secara bias melenceng dari garis perjuangan. Setiap perjuangan yang berhasil selalu rapi, terkonsep, tidak asal-asalan serta sistemik. Oleh karena itu,  pembinaan kader—pengkaderan—sangat penting dalam perjuangan oleh kader-kader pejuang yang sesadar-sadarnya.. Setiap kegiatan atau aksi organisasi  yang dilakukan tanpa panduan tidak akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dalam perjuangan membebaskan bangsa dari penghisapan dan penindasan.. Pengkaderan, memberikan kemampuan kader untuk menganalisa secara ilmiah mengenai syarat-syarat perubahan masyarakat kearah yang lebih baik. Pengkaderan memberi semangat kepada kader apa yang seharusnya ia lakukan., merumuskan rencana-rencana serta menetapkan metode dalam mencapai cita-cita perjuangan.

Arah dan orientasi perkaderan kita adalah membangun sikap kritis, yaitu sebuah pendidikan yang membuat seorang kader berani membicarakan masalah-masalah dalam masyarakat dan turun langsung ke lingkungannya. Kekritisan kader yaitu, sebuah kemampuan kader untuk memberi tahu dan memperingatkan lingkungannya dari bahaya-bahaya zamannya, kebobrokan sistem yang mengelilingi sahabat dan masyarakatnya dan mampu menawarkan solusi dari permasalahan tersebut serta memberikan kekuatan bagi kader untuk menghadapi bahaya akibat konsekuensi perjuangannya, bukan perkaderan yang menjadikan akal seorang kader menyerah pada kondisi kebobrokan masyarakatnya.

Perkaderan berfungsi menyebarluaskan nilai-nilai Islam. Perkaderan menyadarkan semua pihak bahwa perjuangan menegakkan nilai-nilai Islam adalah komitmen bersama. Karenanya perkaderan dalam HMI harus mengarah pada tranformasi nilai-nilai Islam dan pembebasan masyarakat berdasarkan nilai-nilai tersebut.

Pendidikan kader mempunyai peran yang sangat penting bagi perjuangan. Ia tidak saja memberikan jalan perjuangan menuju kebangkitan umat dan bangsa yang benar, tetapi juga menciptakan panduan bagi pola pikir, pola sikap serta perasaan dalam kehidupan kader seharí-hari. Dengan perkaderan yang sistemik, seorang kader dapat mengamati ide-ide dusta yang ditiupkan penguasa dan dari oknum-oknum yang ingin menyasarkan garis perjuangan organisasi. Perkaderan bagi seorang kader dapat diwujudkan melaui turut serta dalam diskusi-diskusi, membaca buku dan publikasi lainnya serta melalui analisa.

MENGAPA PERKADERAN SANGAT PENTING

Perkaderan menjadi sangat penting bagi perjuangan organisasi karena ia mengajarkan analisa yang benar mengenai kondisi masyarakat Indonesia dan akar-akar masalah dari masyarakat dan jalan pemecahannya. Dengan jalan mempelajari Islam secara mendalam serta wawasan pengetahuan yang mendukung, akan mengobarkan semangat kader melawan imperialisme yang menghisap dan menindas masyarakat.. menyatukan pikiran dan gerak dalam satu perjuangan yang rapi demi mereka yang tertindas.

Perkaderan memberikan pengetahuan yang utuh dan sistematis mengenai cara pandang kita terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat. Semua pengetahuan kita tentang apa, bagaimana dan untuk siapa kita berjuang akan membentuk sebuah ideologi. Pengajaran tentang ideologi Islam dalam setiap perkaderan kita akan memberikan pemahaman yang benar bagi kader  tentang bagaimana ia berjuang mewujudkan nilai-nilai Islam sebagai jalan pemecahan bagi permasalahan-permasalahan masyarakat.

Perkaderan berbasis nilai-nilai (ideologi) Islam merupakan keharusan serta proses yang terus menerus bagi seorang kader. Tantangan perjuangan akan semakin menaikkan semangat dan menjadikan kita antusias dalam mempelajari prinsip-prinsip Islam dalam perubahan masyarakat.. Mempelajari masalah-masalah masyarakat serta mengaanalisa akar permasalahan tersebut akan menemukan jawaban dengan cara mengkomparasikan dengan nilai-nilai Islam. Hasil dari analisa tersebut akan membimbing kita dalam menganalisa dan memecahkan masalah-masalah yang bakal kita hadapi dalam perjuangan. Pengetahuan tentang isu umat yang tertindas didalam kita akan menetapkan garis perjuangan terhadap berbagai isu ekonomi, politik serta situasi masyarakat akan menempatkan kita dalam pelbagai sector perjuangan.

SIKAP SEORANG KADER DALAM PENDERITAAN

Sejarah telah membuktikan bahwa setiap perjuangan dalam membebaskan masyarakat kearah yang lebih baik akan selalu menghadapi tantangan yang terjal, seperti penolakan, pendustaan dan penganiayaan.. Bisa jadi masyarakat yang belum tercerahkan atau alam pikirannya masih dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang bobrok akan mendustakan, mencibir bahkan menuduh kita sebagai pengacau yang hina. Itulah perkataan yang akan kita tarima bagi para kader pengemban misi. Oleh karena itu wajib bagi kader untuk membangkitkan umat dan bangsanya, mengangkat martabatnya dan mengubah apa-apa yang  terdapat dalam jiwa-jiwa masyarakat yang secara tidak sadar mengikuti kemauan kelas penguasa dan penindas.

Aktivitas untuk mewujudkan kebangkitan itu dalam realitas kehidupan harus disertakan dengan kesungguhan dan kerja keras serta kesanggupan menghadapi ujian dan cobaan. Kesiapan jiwa, rasa tanggung jawab dan kepemimpinan atas umat merupakan konsekuensi bagi kader. Kewajiban kader yang dituntut pertanggung jawaban dari setiap kader adalah pertanggungjawaban atas masa depan HMI dan satu miliar lebih umat Islam . selain itu kewajiban penting yang dituntut pertanggungjawabannya adalah mengenai ilmu/pengetahuan yang ia dapat. Apakah ilmu yang ia dapat hanya untuk konsumsi pribadi atau ia berikan untuk kemaslahatan umat dan bangsanya.

Seorang kader faham secara sadar bahwa akan selalu ada penderitaan, pengorbanan dan kematian membangkitkan umat dan bangsanya. Hal ini merupakan yang sangat alami, karena menegakan kebenaran akan selalu mendapat perlawanan dari pihak-pihak yang menghisap dan menindas. Seorang kader tidak boleh gentar menerima celaan dari orang yang suka mencela dalam perjuangan, tidak tunduk kepada penguasa, tidak pula menjilat kepada para penguasa serta tidak berdiam diri terhadap kemungkaran .

Keberanian dan kesabaran seorang kader dalam menghadapi masyarakat maupun para penguasa yang menindas. Masyarakat akan menampakkan sikap permusuhan dan perlawanan terhadap setiap pemikiran baru yang hendak mengubah gaya hidup, membersihkan sisa-sisa feodalisme dan kapitalis birokrat yang telah terbentuk dan menjadi tradisi yang telah dijalankan . keberanian dan kesabaran diperlukan untuk melindungi kepentingan umat dan perubahan. Ia diperlukan untuk membebaskan umat dan bangsa dari penghisapan dan penindasan dan mendirikan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam.  

Seorang kader siap menderita dan berkorban, dan bahkan mati demi perjuangan. Penderitaan seorang kader adalah pantas karena ini demi kemenangan umat dan bangsa menuju kebangkitan Islam. Ia mengetahui bahwa segera kita menyaksikan fajar kemenangan yang telah lama kita tunggu.  Ditengah-tengah bahaya dan penindasan, kesiapan untuk berkorban dan mati akan memberikan keteguhan dan keberanian kepada seorang kader untuk memelihara dan berjuang untuk kepentingan umat, bangsa dan kebangkitan Islam..

Read More